Membaca Potensi Risiko Bencana di Teluk Benoa

Membaca Potensi Risiko Bencana di Teluk Benoa

posted in: Otherside | 0

Pengantar

Teluk Benoa mempunyai banyak masalah dan dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas ekologi. Jika kita mengutip pendapat-pendapat yang dilontarkan ke publik, permasalahan Teluk Benoa berupa (1) pencemaran beragam limbah oleh aliran sungai yang berhilir di teluk, (2) menjadi tempat pembuangan sampah bagi warga dan perkantoran sekitar, (3) terjadi reklamasi liar setempatsetempat guna pengembangan pemukiman, hotel dan infrastruktur lain, (4) muncul hunian liar permanen dan semi permanen setempat-setempat, (5) mangrove mati, sehingga mengalami penyusutan luasan dan kerapatan, (6) proses sedimentasi tinggi sehingga menyebabkan pendangkalan parah, serta (7) berpotensi tsunami (dan banjir).

Permasalahan tersebut, dalam dokumen ANDAL PT TWBI akan diselesaikan dengan melakukan revitalisasi (baca: reklamasi) Teluk Benoa. Rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 638 hektar dilakukan dengan membuat 12 pulau. Peruntukan lahan hasil reklamasi tersebut direncanakan untuk area penghijauan seluas 255,2 hektar (40%) dan revitalisasi Pulau Pudut seluas 8 hektar (1,25%), serta sisanya seluas 374,8 hektar (58,75%) akan digunakan untuk pertokoan, perumahan, taman rekreasi, resor hotel, perkantoran dan villa.

Pada berbagai kesempatan dan situs terbuka, dinyatakan bahwa reklamasi tersebut dikatakan akan dapat menyelamatkan mangrove dan lingkungan. Selain itu, terdapat nilai tambeh berupa penambahan luas lahan, menciptakan lapangan kerja, melestarikan budaya, serta menciptakan ikon pariwisata. Lainnya, tentu akan dapat mengantisipasi tsunami (dan banjir).

 

Credit Photo : Raphael Jefferson Hertanto (instagram : raphaeljh0209)
Foto udara Teluk Benoa – Bali. Credit Photo : Raphael Jefferson Hertanto (instagram : raphaeljh0209)

Risiko Banjir & Sedimentasi

Teluk Benoa merupakan hilir dari lima DAS yang berada di sekitarnya dengan luas 164.33 km2; terdiri dari DAS Badung (luas 88,83 km2), DAS Mati (luas 34.09 km2), DAS Tuban (7,89 km2), DAS Bualu (9,62 km2), & DAS Sama (23,90 km2). Secara umum, DAS-DAS tersebut berkualitas buruk. Pencemaran sungai oleh limbah yang berujung pada kematian mangrove, maupun sedimentasi tinggi yang berujung pada pendangkalan Teluk Benoa, serta kecenderungan banjir yang meningkat dari waktu ke waktu, berawal dari tingkat kualitas DAS yang buruk.

Pengurangan risiko banjir dapat dilakukan melalui berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas DAS. Memperbanyak sumur resapan, embung dan biopori dalam DAS merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan jumlah resapan

dan mengurangi jumlah aliran permukaan. Memperbanyak pohon, seresah, ruang terbuka hijau merupakan cara yang baik untuk mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi DAS, selain juga membangun serangkaian bendung penahan sedimen.

Penanganan DAS secara fisik ini perlu diikuti dengan advokasi lingkungan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Merupakan kuwajiban bagi setiap warga yang tinggal di DAS tersebut menjaga kualitas lingkungannya dengan cara tidak membuang limbah rumah tangga dan sampah di DAS. Setiap warga juga perlu membuat sumur resapan yang memadai sehingga mampu menahan dan menresapkan air ke dalam air tanah. Pembuatan sumur resapan perlu diwajibkan ke semua instansi pemerintah dan swasta, sebagai bentuk contoh baik. Pemerintah harus melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran, serta memberikan penghargaan pada setiap tindakan positif terhadap pengelolaan DAS.

Hal darurat yang dapat dilakukan untuk memperbaiki Teluk Benoa tentu dengan mengeruk, dan mengembalikan hasil kerukan ke posisi penting lainnya, misalnya untuk memperluas Pulau Pudut. Tentu hasilnya akan tidak efektif bila pengelolaan secara baik DAS tidak dilakukan. Oleh karenanya pengerukan ini secara jangka panjang tidak disarankan. Lantas bagaimana dengan upaya pengurukan?

Dengan demikian, mengurug teluk seluas 638 hektar dari seluruh luasan 1988 hektar tentu bukan tindakan bijak. Selain tidak menyelesaikan masalah, tindakan ini justru berisiko meningkatkan banjir karena mengurangi kemampuan cekungan dalam menampung air. Di sisi lain, tindakan ini menjadi salah satu bentuk “lepas tangan” pemerintah pada pengelolaan DAS yang baik.

 

Mengelola Risiko Gempa dan Tsunami

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kawasan di sekitar Teluk Benoa merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami tinggi. Merupakan daerah yang terkena oleh setiap kejadian tsunami di wilayah ini. Kawasan ini juga dikenal dengan akses penyelamatan dalam bentuk gedung dan jalan evakuasi yang terbatas.

Kemampuan infrastruktur evakuasi tidak sebanding dengan kepadatan penduduk. Dalam 20 menit, waktu emas untuk kehadiran tsunami, infrastruktur yang ada hanya mampu untuk mengevakuasi 0 – 1300 orang. Dengan kata lain, dengan kecepatan 5 – 20 km/jam, sebagian besar warga di kawasan tersebut memerlukan waktu 30 – 120 menit untuk evakuasi ke daerah aman.

Dokumen ANDAL menyebutkan bahwa mobilisasi tenaga kerja kegiatan reklamasi 195 orang, kegiatan kontruksi infrastruktur 300 orang (pengelola 27 orang, pelaksana 273 orang), dan operasional 153.801 orang. Dari angka tersebut, saat operasional setidaknya akan terjadi peningkatan jumlah warga, tenaga kerja, berisiko sejumlah 153.801 orang. Dengan adanya rasio tenaga kerja dibanding penghuni mencapai 1:2, maka jumlah warga akan bertambah menjadi 3 kali lipat, sebanyak 461.403.

Asumsi terbalik ditulis dalam dokumen ANDAL ketika menempatkan pulau-pulau yang ada menjadi penghalang tsunami dan bahkan menjadi tempat evakuasi. Di sisi lain, dalam dokumen tersebut tidak dibahas potensi gempa terhadap tingkat amplifikasi dan potensi likuifaksi pada endapan urugan. Risiko itu ada di depan mata.

Dalam model respon teluk Benoa terhadap tsunami yang ditampilkan dalam dokumen terlihat bahwa pulau-pulau baru tersebut dapat meredam tsunami. Penyebaran tsunami terlihat berkurang setelah pulau-pulau didirikan. Hal ini terjadi karena ada beda ketinggian antara daratan Teluk Benoa dengan pulau-pulau baru tersebut. Namun parameter yang dilupakan dalam model tersebut adalah sifat likuifaksi dan amplifikasi yang tinggi pada tanah urugan. Gempa skala besar sebelum sebagai pemicu tsunami akan memporak-porandakan bangunan di tanah urugan.

Contoh menarik tentang likuifaksi terjadi pada pada kota Urayasu di teluk Tokyo pasca gempabumi 11 Maret 2011. Hampir 85% infrastruktur di tanah reklamasi pada tahun 1960 an rusak akibat likuifaksi gempa tersebut. Likuifaksi parah juga terjadi di area reklamasi dan pulau-pulau buatan teluk Osaka, di kota Kobe dan Nishiyomiya saat gempa 17 Januari 1995. Dilaporkan 180.000 bangunan rusak, 35.000 orang luka-loka, dan 5.000 orang tewas.

 

Risiko Konflik

Kegiatan ini menjadi menarik dari sisi sosial. Penolakan bukan hanya oleh para pemuka adat dan para kepala desa adat, tetapi juga dilakukan oleh perwakilan warga ketika menolak mengisi kuisioner. Penolakan ini menjadi bukti bahwa keterwakilan para pihak tidak dapat dipenuhi. Ketika kegiatan ini menjadi sumber konflik, rasanya perlu disikapi dengan baik. Bagaimana skenario penanganan konflik kepentingan antara para pihak ini? Jangan sampai (kebijakan) pemerintah jadi menjadi salah satu pemicu konflik.

Salah satu potensi konflik adalah mata pencaharian yang hilang serta kesempatan kerja yang terampas, dan di sisi lain kesempatan yang terbuka bersifat semu. Dokumen ANDAL menyebutkan bahwa mobilisasi tenaga kerja kegiatan reklamasi 195 orang, kegiatan kontruksi infrastruktur 300 orang (pengelola 27 orang, pelaksana 273 orang), dan operasional 153.801 orang. Bila dicermati lebih lanjut maka kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak dapat dicukupi oleh warga lokal yang kehilangan matapencahariannya sebagai nelayan, pedagang dan jasa wisata.

Proses penambangan dan kontruksi akan memberikan gangguan terhadap kemampuan masyarakat (nelayan, jasa wisata dan pedagang) dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Komunitas Nelayan NTB jelas akan kehilangan mata pencmahariannya pasti mereka akan menolak. Kehancuran mata pencaharian nelayan akibat kapal isap terjadi di Bangka dan Banten. Ini terjadi, antara lain, karena belum ada jaminan pengelolaan suspensi yang baik dalam proses penambangan dan reklamasi. Silt barikade belum dapat menjamin dapat meredam meningkatnya suspensi. Bagaimana skenario dan jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat selama proses penambangan dan reklamasi?

Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan berlanjut dari tahap kontruksi sampai tahap operasi. Ketidakjelasan tentang potensi risiko lingkungan dimulai dari proses mobilisasi alat dan bahan selama kontruksi yang tidak dipaparkan dalam dokumen ANDAL. Demikian juga serangkaian informasi penanganan sampah, air dan sanitasi masih bersifat generik. Hal yang sama terjadi pada pencukupan air serta pencukupan kebutuhan air. Ketidakjelasan berbagai masalah ini akan memunculkan risiko lingkungan yang berkepanjangan.

Untuk menghindari hal tersebut tentu diperlukan paparan rinci dan komitmen pelaku, termasuk dengan memastikan tidak hadirnya risiko. Penting pula memastikan terjadinya perlindungan pada penerima risiko. Akan menjadi masalah apabila perlindungan tidak dilakukan karena mementingkan keuntungan sepihak.

Denpasar, 29 Januari 2016

Penulis : Eko Teguh Paripurno

Catatan :

  • Tulisan ini telah dipublikasikan di academia.edu. Untuk membaca publikasi ilmiah lainnya dari Pak Eko Teguh Paripurno, kawan-kawan dapat mengunduhnya di akun: https://geoupn.academia.edu/EkoParipurno
  • Tulisan ini merupakan catatan atas Dokumen ANDAL Rencana Revitalisasi Teluk Benoa oleh PT TWBI di Kantor Gubernur Bali, 29 Januari 2016
  • Kontak Penulis : Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta. +62818260162 / paripurno@gmail.com

Sebarkan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    486
    Shares
Follow Travelnatic:

Travelnatic Magazine is magazine about tourism and traveling in Indonesia or by Indonesian. Every people can shared their travel story here. Send me by email at redaksi@travelnatic.com

Komentar Pembaca