Sengkarut Penguasaan Sumberdaya Alam dan Jalur Dagang di Laut Natuna Utara, dan Sejarahnya.

Jika Kubilai Khan, pendiri Dinasti Yuan di China Daratan, memilih untuk menguasai jalur perdagangan laut dengan ekspansi militer, maka Dinasti Ming mengambil cara lebih bersahabat dengan Pelayaran Cheng Ho.


Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa tahun terakhir cukup ramai berita tentang konflik ekonomi di Laut Natuna Utara. Paling santer, konflik di wilayah terluar Indonesia ini terjadi di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kini berlanjut pada periode pemerintahannya yang kedua, dengan tensi yang terus meningkat.

Pillolava berukuran besar yang menyusun Alif Stone Park, menyimpan misteri pembentukan Pulau Natuna. Dok. Dya Iganov

Wilayah perairan Laut Natuna Utara ini, termasuk wilayah dengan hasil penangkapan kapal maling paling banyak selama jabatan eks Menteri KKP, Susi Pujiastuti. Ada ratusan kapal nelayan asing ditangkap di Laut Natuna Utara dan ditenggelamkan pada periode beliau (Susi Pudjiastuti, pen.). Hal ini sejajar dengan kebijakan beliau untuk menanggulangi IUU Fishing, dan kata “Tenggelamkan” menjadi tagline populer untuk menggambarkan Menteri Susi.

Sengkarut penguasaan perairan ini bukanlah hal baru terjadi. Laut Natuna Utara, yang pada masa sebelum Presiden Joko Widodo, bergabung dengan Laut China Selatan. Perairan ini selain merupakan salah satu jalur laut terpenting di dunia, juga merupakan laut terkaya di dunia dengan hasil laut dan mineral. Wilayah udara di atasnya pun merupakan jalur udara yang sibuk. Itu belum termasuk jika kita menghitung juga keindahan pulau-pulau di Kepulauan Natuna sebagai sebuah kekayaan.

Pada masa terdahulu, di masa Dinasti Yuan berkuasa di daratan China, bahkan Kubilai Khan pernah mengirim lebih dari 20.000 pasukannya untuk menyerang kerajaan di Nusantara, yang pada masa itu diwakili oleh Singosari, lewat Kertanegara, sebagai kekuatan representatif yang menguasai jalur laut di Selat Malaka dan perairan di sekitar Kepulauan Riau sekarang. Ya, selain untuk menghukum Kertanegara yang menolak tunduk pada Kubilai Khan, ekspedisi ini tentu saja juga untuk mengamankan jalur dagang Tiongkok secara mutlak. Penguasaan perairan sekitar Laut China Selatan dan Selat Malaka adalah kebutuhan mutlak jika ingin jalur sutera laut yang merupakan urat nadi perdagangan Tiongkok dengan India, Arab, dan Eropa, aman dari pajak dan perompak.

Itu dulu kala, secara geopolitik, keberadaan Laut China Selatan masih se-krusial di masa dahulu kala itu, bahkan kini semakin penting. Nah, Di masa pemerintahan presiden Jokowi ini, dengan kebijakan Poros Maritimnya, Indonesia mulai kembali melihat laut sebagai halaman rumah, depan rumah yang harus dijaga. Salah satu imbasnya adalah beberapa perhatian ke sektor laut, walaupun tidak maksimal karena duit Indonesia tidaklah sangat banyak, dan laut kita sangat luas dan banyak. Perairan Natuna salah satu yang menjadi fokus perhatian. Dimasa periode pertama pemerintahan Jokowi, nama perairan Natuna pun berubah, tidak lagi tergabung dengan nama Laut China Selatan, melainkan menjadi Laut Natuna Utara. Apakah ini penting? Ya sangat penting, ini adalah diplomasi kedaulatan Indonesia. Memberi nama perairan tersebut dengan nama tersebut adalah penegasan dari negara Republik Indonesia, bahwa perairan tersebut milik Republik Indonesia yang berdaulat.

Pemberian nama, dan perubahan nama di peta tersebut terjadi pada masa ini, juga memiliki nilai pentingnya sendiri. Lima tahun terakhir, seiring meningkatnya perekonomian Tiongkok, meningkat pula anggaran pertahanan mereka, sepertinya juga merubah doktrin pertahanan mereka. Mereka mulai ofensif, dan mulai memperbesar kehadirannya, minimal di Asia Pasifik, mengklaim sepihak atas beberapa wilayah yang berada di radius jangkauan mereka. Contohnya, kepulauan Spratly dan Paracell yang berada di Laut China Selatan. Jika pada masa sebelum tahun 2000 wilayah ini adalah wilayah status quo yang di klaim banyak negara, kini Tiongkok telah melangkah lebih maju, mengklaim sepihak, menembus kebuntuan status quo dengan efek deteren dari militer dan ekonomi mereka yang semakin menguat. Meskipun negara lain yang mengklaim terus memprotes, Tiongkok bergeming. Mereka terus maju dan mereklamasi pulau-pulau karang tersebut. Citra satelit menunjukkan bahwa pulau-pulau karang tersebut diubah menjadi pangkalan militer.

Bagi Tiongkok, tentu saja itu penting. Laut China Selatan kaya akan ikan tuna. Nelayan mereka menangkap ikan di daerah tersebut, dan pemerintah mereka menjamin nelayannya untuk melaut dengan aman. Perairan ini juga jalur dagang utama di Asia Pasifik, juga kayak akan sumberdaya alam. Diluar semua protes negara lain, dan apakah itu merugikan negara lain, apa yang dilakukan Tiongkok sangat wajar, karena mereka sangat berkepentingan atas wilayah tersebut, sejak zaman dahulu kala.

Bagi Indonesia, meskipun tidak ikut mengklaim kepulauan spratly, paracell, dan sekitarnya, tentu saja kondisi ini menegangkan. Karena Indonesia secara langsung juga punya kepentingan dengan wilayah sekitar kepulauan yang di klaim tersebut. Ya, Laut Natuna Utara sangat dekat dengan wilayah yang dipersengketakan tersebut. Terlebih lagi, setelah secara sepihak, tanpa mengindahkan status quo atas kepulauan karang, Spratly, Paracell dan sekitarnya, Tiongkok juga mulai melangkah lebih jauh ke selatan. Mereka begitu keukeuh mengklaim secara sepihak lagi atas batas wilayah yang mereka sebut “Nine Dash Line” atau sembilan garis putus-putus, yang mana menurut Tiongkok, Itu adalah wilayah mereka. Dasarnya : sejak dulu nelayan mereka melaut secara tradisional disana. Disinilah Republik Indonesia mulai terlibat langsung pada sengketa di Laut China Selatan. Kita sebut “keukeuh” karena memang nelayan mereka yang masuk ke Laut Natuna Utara menjaga kapal nelayan, yang dari sudut pandang Indonesia, sedang mencuri ikan tersebut. Dan kapal Coast Guard mereka tidak hanya mengawal nelayan “yang sedang mencuri ikan di Indonesia”, tapi juga siap berkonflik jika itu diperlukan. Kapal Coast Guard Tiongkok cukup besar, berbobot 6000 ton dan bersenjata lengkap, dan tidak hanya satu, tapi beberapa kapal. Bagi kita, tentu mereka “pencuri” yang sangat serius.

Tiongkok sudah melangkah terlalu jauh, dan mulai menyentuh wilayah fisik kedaulatan Republik Indonesia.

Respons Pemerintah terjadi secara bertahap dan mengikuti perkembangan situasi di kawasan. Pada tahun 2018 ke bawah, respons pemerintah, sebagai contoh yang terwakili oleh menteri KKP, Bu Susi Pudjiastuti, adalah menangkap kapal ilegal yang masuk ke perairan ini. Disamping itu, untuk keperluan jangka panjang pemerintah juga telah mewacanakan untuk memperbesar pangkalan militer di Natuna. Namun situasi tampaknya terlalu panas, dan berkembang terlalu cepat, dimana Tiongkok yang sedang “show up” benar-benar ingin menunjukkan kekuatannya. Pemerintah pun mempercepat peningkatan pangkalan militer di Natuna, dan pada tahun 2019 akhir, bahwa satu-satunya komando gabungan antar armada militer, dibentuk di Natuna, lengkap dengan persenjataan dan personil aktifnya.

Namun, apakah hanya opsi ekspansif dan ofensif seperti itu saja yang bisa dipilih oleh Tiongkok?

Kita mengenal doktrin politik internasional yang sering diucapkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yang populer disapa SBY berbunyi : “1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak“.

Dengan membuat berang banyak tetangga, yang biarpun secara militer dan ekonomi lebih kecil dari Tiongkok, bukankah Tiongkok diingat sebagai negara yang menjengkelkan? Negara yang membuat was-was negara lain. Meskipun Tiongkok secara diaspora ada dimana-mana, dan secara ekonomi juga demikian, Tiongkok tampaknya hampir memiliki satu atau dua masalah menahun dengan negara terdekatnya, di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Sebagai negara dengan peradaban yang tua, dan pengalaman dari peradaban yang begitu panjang itu, Tiongkok bisa “bermain cantik” dengan memisahkan konflik menahun dengan tetangganya, dengan kepentingan ekonominya.

Okey, kita bahas opsi lain yang bisa diambil Tiongkok, dilihat dari opsi yang pernah diambil pendahulunya, beratus tahun silam, yaitu Dinasti Ming. Dinasti yang berhasil menumbangkan Dinasti Yuan, representasi kekuatan Mongol di China daratan, ini memilih jalan yang berbeda dengan yang diambil oleh Dinasti Yuan. Jika Kubilai Khan, pendiri Dinasti Yuan di China Daratan, memilih untuk menguasai jalur perdagangan laut dengan ekspansi militer, maka Dinasti Ming mengambil cara lebih bersahabat. Ketimbang menyerang wilayah sekitarnya (termasuk Nusantara) dengan kekuatan militer langsung seperti Dinasti Yuan, Kaisar ke-3 Dinasti Ming, yaitu Kaisar Yongle, justru mengirim misi budaya, dagang, dan politik yang dipaket dalam pelayaran muhibah yang dipimpin oleh Cheng Ho.

Seperti kita tau dari sejarah, Dinasti Yuan selama masa Kubilai Khan, dipenuhi dengan perang dan penaklukan, dan tentu saja itu menguras tenaga dan sumberdaya suatu negara. Mereka terlalu fokus pada sentral ketokohan dari Kubilai Khan dan ambisinya. Atas kelakuan tersebut, dinasti Yuan hanya bertahan 89 tahun, dari 1279 – 1368 Masehi. Memulai perang terus-menerus, selain menguras anggaran negara, juga memperbanyak musuh. Ini tidak baik bagi kemajuan suatu negara.

Bandingkan dengan Dinasti Ming, yang tidak terlalu banyak mengekspansi wilayah diluar daratan China (yang secara pemerintahan, di wilayah yang sama, berganti-ganti penguasa/dinasti). Dinasti Ming bertahan hingga 276 tahun dari keruntuhan Dinasti Yuan tahun 1368 – 1644 Masehi. Kebijakan Dinasti Ming yang mengirim pelayaran muhibah yang dipimpin oleh Cheng Ho ini tentu memiliki efek sangat besar dalam memperpanjang umur Dinasti Ming. Pelayaran ini saja berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan menghabiskan waktu selama 28 tahun dari 1405-1433 Masehi. Melalui misi yang bersahabat ini, Dinasti Ming berhasil mengabarkan pada kerajaan-kerajaan di Samudera Barat (Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika) bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok telah berubah, sehingga hubungan dagang yang terputus oleh konflik berkepanjangan semasa Dinasti Yuan berkuasa, bisa disambung kembali.

Nah, jika dilihat dari kebijakan politik RRT akhir-akhir ini, kebijakan politik model bagaimanakah yang diterapkan RRT terkait Laut China Selatan, Selat Malaka, dan wilayah Samudera Barat? [Nurul Amin/End]

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *